“SMELTER???”

UU no. 4 tahun 2009 mengamanatkan bahwa perusahaan tambang tidak diperbolehkan mengekspor bahan tambang tanpa proses pemurnian terlebih dahulu. Hal ini berdampak secara langsung terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Meskipun pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 12 Januari 2014, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih banyak perusahaan tambang yang belum selesai dalam tahap pembangunan smelternya, bahkan ada juga yang belum membangun.

Pada saat diberlakukannya UU no.4 tahun 2009 ini, tingkat ekspor bahan tambang mentah meningkat dengan sangat drastis, sampai-sampai bisa dikatakan bahwa perusahaan tambang itu menjual “tanah” ke luar negeri. Tetapi menjelang tanggal 12 Januari 2014 ini, perkembangan industri hilir untuk pemurnian dan/atau pengolahan dari barang hasil kegiatan penambangan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan produksi perusahaan tambang yang relatif sangat besar. Hal tersebut menyebabkan belum dapat direalisasikannya UU No.04/2009 sehingga berdampak pada me-ruginya perusahaan karena tidak dapat menjual hasil produksinya. Dengan menurunnya pendapatan perusahaan, maka salah satu dampak yang dapat ditimbulkan adalah pengurangan jumlah pekerja. Dan jika hal ini terjadi, maka akan berdampak pula terhadap perekonomian negara kita. Bayangkan saja berapa banyak penganggur-penganggur baru yang akan bermunculan nantinya. Padahal sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar di APBN Indonesia.

Dengan tantangan seperti ini di tahun 2014, diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah terkait larangan ekspor ini karena selain berkaitan dengan penurunan devisa negara, aturan ini juga membawa risiko peningkatan angka pengangguran. Jika dampak negatif dari pemberlakuan aturan ini tidak dapat di-tangani dengan baik, sangat mungkin aturan yang diharapkan dapat membawa perubahan baik pada dunia pertambangan malah mem-perburuk situasi perekonomian Indonesia.

Referensi : Buletin Keprofesian HMT ITB